Tugas
Perekonomian Indonesia
Nama Kelompok:
·
Ryan David Sinaulan (26212744)
·
Nurhadi Subagia (25212490)
·
Yohanes chris yul darmanto (27212848)
·
Fahmi herdi amanda (22212648)
Tugas Pertama
1. Distribusi Pendapatan
2. Kemiskinan
Distribusi Pendapatan
Sudah merupakan suatu fakta umum dibanyak negara berkembang, terutama Negara-negara proses pembangunan ekonomi yang sangat pesat seperti indonesi, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan tingkat kesenjangan ekonomi atau kemiskinan yang tinggi pula.Sebagai dasar dari kerangka pemikiran untuk menganalisis masalah trade-off antara pertumbuhan dan kemiskinan atau kesenjangan ekonomi adalaha salah satu metode statik yang umum digunakan untuk mengetimasi sejauh mana pencapaian tingkat kemerataan dalam distribusi pendapatan atau pengurangan kesenjangan ekonomi dalam suatu proses pembangunan ekonomi adalah mengukur nilai koefesien atau rasio gini.
Selai koefesien gini, pengukuran pemerataan pendapatan juga sering dilakukan berdasarkan kriteria bank dunia : penduduk dikelompokan menjadi tiga kelompok; yaitu penduduk dengan pendapatan rendah yang merupan 40% dari jumlah penduduk, penduduk dengan berpendapatan menengah yang merupakan 40% dari jumlah penduduk, dan penduduk yang berpendapatan tinggi yang merupakan 20% dari jumlah penduduk. Selanjutnya ketidak merataan pendapatan disuatu ekonomi diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah.
Sudah merupakan suatu fakta umum dibanyak negara berkembang, terutama Negara-negara proses pembangunan ekonomi yang sangat pesat seperti indonesi, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan tingkat kesenjangan ekonomi atau kemiskinan yang tinggi pula.Sebagai dasar dari kerangka pemikiran untuk menganalisis masalah trade-off antara pertumbuhan dan kemiskinan atau kesenjangan ekonomi adalaha salah satu metode statik yang umum digunakan untuk mengetimasi sejauh mana pencapaian tingkat kemerataan dalam distribusi pendapatan atau pengurangan kesenjangan ekonomi dalam suatu proses pembangunan ekonomi adalah mengukur nilai koefesien atau rasio gini.
Selai koefesien gini, pengukuran pemerataan pendapatan juga sering dilakukan berdasarkan kriteria bank dunia : penduduk dikelompokan menjadi tiga kelompok; yaitu penduduk dengan pendapatan rendah yang merupan 40% dari jumlah penduduk, penduduk dengan berpendapatan menengah yang merupakan 40% dari jumlah penduduk, dan penduduk yang berpendapatan tinggi yang merupakan 20% dari jumlah penduduk. Selanjutnya ketidak merataan pendapatan disuatu ekonomi diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah.
Perubahan distribusi pendapatan
Perhitungan distribusi pendapatan di Indonesia menggunakan data survei sosial ekonomi nasional (susenas) pada tahun 1984, 1987, 1990, 1993. data pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dikumpulakan oleh susenas digunakan sebagai pendekatan (proxy) untuk mengukur distribusi pendapatan penduduk di Indonesia. Karena pengertian pengeluaran konsumsi tidak sama dengan pengertian kekayaan, perbedaan konsep ini menjadi kendala serius dalam mengukur secara akurat tingkat dan distribusi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena bisa saja seseorang tidak punya pekerjaan (pendapatan), tetapi sangat kaya karena ada warisan keluarga. Banyak pengusaha muda dari tingkat pendapatanya tidak terlalu berlebihan, tetapi mereka sangat kaya karena perusahaan tempat mereka bekerja adalah milik mereka (orang tuanya).
Penggunaan data pengeluaran konsumsi rumah tangga akan menghasilkan data pendapatan yang underestimate karena jumlah pendapatan bia lebih besar, sama, atau lebih kecil dari pada jumlah pengeluaran konsumsi. Misalnya pendapatan lebih besar tidak selalu berarti pengeluaran konsumsi juga besar. Dalam hal ini, berarti ada tabungan. Dalam hal ini belum tentu juga bila pendapatan rendah tidak selalu jumlah konsumsi juga rendah. Banyak rumah tangga memakai kredit untuk membiayai pengeluran konsumsi tertentu, misalnya untuk membeli rumah dan mobil untuk biaya sekolah anak, atau bahkan untuk liburan.
Keberhasilan pembangunan di Indonesia tidak hanya di ukur dari peningkatan pendapatan penduduk secara agregat atau per capital, tetapi juga (justru lebih penting lagi) di lihat dari distribusi peningkatan pendapatan tersebut terhadap semua anggota masyarakat. Sekarang ini, tingkat pendapatan per kapital di Indonesia sudah lebih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu, yakni sekitar US$880. namun, apa artinya jika 10% saja dari jumlah penduduk di tanah air yang manikmati 90% dari jumlah pendapatan nasional, sedangkan sisanya (90%) hanya menikmati 10& dari pendapatan nasional selama ini hanya di nikmati oleh kelompok 10% tersebut, sedangkan pendapatan kelompok 90% tidak mengalami perbaikan yang berarti. Jadi dalam kata lain, pembangunan ekonomi di Indonesia akan dikatakan berhasil sepenuhnya bila tingkat kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat kaya bisa diperkecil
Sejak akhir tahun 1970-an, pemerintah maulai memperliatkan kesugguhan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk ditanah air. Sejak itu aspek pemerataan dalam triologi pembangunan semakin ditekankan dan didefinisikan dalam delapan jalur pemerataan. Sudah banyak program pemerintahan hingga saat ini yang mecerminkan upaya tersebut, seperti program serta kebijakan yang mendukung pembangunan industri kecil dan rumah tangga serta koperasi, khususnya dipedesaan, inpres desa tertinggal (IDT), program keluarga sejahtera, program keluarga berencana (KB), program maka tambahan bagi anak sekolah dasar, program transmigrasi, peningkatan upah minimum regional (UMR), dan masih banyak lagi.
Menurut kriteria Bank Dunia, secara umum tingkat kesenjangan dalam distibusi pendapatan di Indonesia selama kurun waktu 1984-1993 tergolong rendah, baik didaerah pedesaan maupun daerah perkotaan yang ditunjukan oleh besarnyapersentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok penduduk 40% berpenghasilan rendah. Bagi kelompok penduduk 20% berpendapatan tinggi, besar pendapatanya yang diterima justru mengalami penurunan. Penurunan pangsa pendapatan ini karena laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 40% berpendapat rendah dan 40% berpendapat menengah lebih besar dari pada laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 20% berpendapat tinggi.
Tingkat pemerataan pendapatan di daerah pedesaan yang relatif lebih baik dari pada didaerah perkotaan juga terjadi hamper disemua propinsi di Indonesia. Semakin buruknya distribusi pendapatan di daerah perkotaan dibandingkan didaerah pedesaan terutama disebabkan oleh pola perekonmian dan jumlah serta kondisi sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi sangat berbeda antara pedesaan dan perkotaan. Dikota, Jakarta misalnya persaingan dalam dunia usaha dan dalam mendapatkan pekerjaan semakin keras. Jumlah manusia dijakarta semakin keras. Jumlah manusia dijakarta semakin banyaki, diperkirakan sekita sepuluh juta orang, yang sebagian disebabkan oleh orang-orang yang terus datang ke Jakarta terutama yang berasal dari Jawa dan Sumatra. Sementara kemanapun ekonomi Jakarta untuk memberi pekerjaan bagi pencari kerja yang bertambah jumlahnya setiap tahun terbatas. Terjadi perpindahan surplus tenaga kerja dari desa ke kota. Mereka tidak bisa ditampung disektor formal akhirnya masuk ke sector informal yang pada umumnya merupakan kegiatan ekonomi dengan tingkat produktivitas dan pendapatan rendah. Karena terlalu banyak orang yang mau bekerja disektor formal, sedangkan daya tamping sector tersebut terbatas maka semakin berat seleksi penerimaan pekerja. Pendidikan atau keterampilan khusus menjadi salah satu kriteria utama dalam seleksi tenaga kerja disektor formal. Jumlah penganggruan, terutama setengah pengangguran, semakin tinggi, dan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mempunyai kesempatan bekerja disektor formal dan kelompok masyarakat yang hanya bisa bekerja disektor informal atau yang tidak memiliki pekerjaan semakin besar.
Kemiskinan
Perhitungan distribusi pendapatan di Indonesia menggunakan data survei sosial ekonomi nasional (susenas) pada tahun 1984, 1987, 1990, 1993. data pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dikumpulakan oleh susenas digunakan sebagai pendekatan (proxy) untuk mengukur distribusi pendapatan penduduk di Indonesia. Karena pengertian pengeluaran konsumsi tidak sama dengan pengertian kekayaan, perbedaan konsep ini menjadi kendala serius dalam mengukur secara akurat tingkat dan distribusi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena bisa saja seseorang tidak punya pekerjaan (pendapatan), tetapi sangat kaya karena ada warisan keluarga. Banyak pengusaha muda dari tingkat pendapatanya tidak terlalu berlebihan, tetapi mereka sangat kaya karena perusahaan tempat mereka bekerja adalah milik mereka (orang tuanya).
Penggunaan data pengeluaran konsumsi rumah tangga akan menghasilkan data pendapatan yang underestimate karena jumlah pendapatan bia lebih besar, sama, atau lebih kecil dari pada jumlah pengeluaran konsumsi. Misalnya pendapatan lebih besar tidak selalu berarti pengeluaran konsumsi juga besar. Dalam hal ini, berarti ada tabungan. Dalam hal ini belum tentu juga bila pendapatan rendah tidak selalu jumlah konsumsi juga rendah. Banyak rumah tangga memakai kredit untuk membiayai pengeluran konsumsi tertentu, misalnya untuk membeli rumah dan mobil untuk biaya sekolah anak, atau bahkan untuk liburan.
Keberhasilan pembangunan di Indonesia tidak hanya di ukur dari peningkatan pendapatan penduduk secara agregat atau per capital, tetapi juga (justru lebih penting lagi) di lihat dari distribusi peningkatan pendapatan tersebut terhadap semua anggota masyarakat. Sekarang ini, tingkat pendapatan per kapital di Indonesia sudah lebih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu, yakni sekitar US$880. namun, apa artinya jika 10% saja dari jumlah penduduk di tanah air yang manikmati 90% dari jumlah pendapatan nasional, sedangkan sisanya (90%) hanya menikmati 10& dari pendapatan nasional selama ini hanya di nikmati oleh kelompok 10% tersebut, sedangkan pendapatan kelompok 90% tidak mengalami perbaikan yang berarti. Jadi dalam kata lain, pembangunan ekonomi di Indonesia akan dikatakan berhasil sepenuhnya bila tingkat kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat kaya bisa diperkecil
Sejak akhir tahun 1970-an, pemerintah maulai memperliatkan kesugguhan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk ditanah air. Sejak itu aspek pemerataan dalam triologi pembangunan semakin ditekankan dan didefinisikan dalam delapan jalur pemerataan. Sudah banyak program pemerintahan hingga saat ini yang mecerminkan upaya tersebut, seperti program serta kebijakan yang mendukung pembangunan industri kecil dan rumah tangga serta koperasi, khususnya dipedesaan, inpres desa tertinggal (IDT), program keluarga sejahtera, program keluarga berencana (KB), program maka tambahan bagi anak sekolah dasar, program transmigrasi, peningkatan upah minimum regional (UMR), dan masih banyak lagi.
Menurut kriteria Bank Dunia, secara umum tingkat kesenjangan dalam distibusi pendapatan di Indonesia selama kurun waktu 1984-1993 tergolong rendah, baik didaerah pedesaan maupun daerah perkotaan yang ditunjukan oleh besarnyapersentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok penduduk 40% berpenghasilan rendah. Bagi kelompok penduduk 20% berpendapatan tinggi, besar pendapatanya yang diterima justru mengalami penurunan. Penurunan pangsa pendapatan ini karena laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 40% berpendapat rendah dan 40% berpendapat menengah lebih besar dari pada laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 20% berpendapat tinggi.
Tingkat pemerataan pendapatan di daerah pedesaan yang relatif lebih baik dari pada didaerah perkotaan juga terjadi hamper disemua propinsi di Indonesia. Semakin buruknya distribusi pendapatan di daerah perkotaan dibandingkan didaerah pedesaan terutama disebabkan oleh pola perekonmian dan jumlah serta kondisi sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi sangat berbeda antara pedesaan dan perkotaan. Dikota, Jakarta misalnya persaingan dalam dunia usaha dan dalam mendapatkan pekerjaan semakin keras. Jumlah manusia dijakarta semakin keras. Jumlah manusia dijakarta semakin banyaki, diperkirakan sekita sepuluh juta orang, yang sebagian disebabkan oleh orang-orang yang terus datang ke Jakarta terutama yang berasal dari Jawa dan Sumatra. Sementara kemanapun ekonomi Jakarta untuk memberi pekerjaan bagi pencari kerja yang bertambah jumlahnya setiap tahun terbatas. Terjadi perpindahan surplus tenaga kerja dari desa ke kota. Mereka tidak bisa ditampung disektor formal akhirnya masuk ke sector informal yang pada umumnya merupakan kegiatan ekonomi dengan tingkat produktivitas dan pendapatan rendah. Karena terlalu banyak orang yang mau bekerja disektor formal, sedangkan daya tamping sector tersebut terbatas maka semakin berat seleksi penerimaan pekerja. Pendidikan atau keterampilan khusus menjadi salah satu kriteria utama dalam seleksi tenaga kerja disektor formal. Jumlah penganggruan, terutama setengah pengangguran, semakin tinggi, dan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mempunyai kesempatan bekerja disektor formal dan kelompok masyarakat yang hanya bisa bekerja disektor informal atau yang tidak memiliki pekerjaan semakin besar.
Kemiskinan
KEMISKINAN
·
Menurut Sallatang (1986) kemiskinan
adalah ketidakcukupan penerimaan pendapatan dan pemilikan kekayaan materi,
tanpa mengabaikan standar atau ukuran-ukuran fisiologi, psikologi dan sosial.
·
Menurut Esmara (1986) mengartikan
kemiskinan ekonomi sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk
mempertahankan kehidupan yang layak. Fenomena kemiskinan umumnya dikaitkan
dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
·
Menurut Basri (1995) bahwa
kemiskinan pada dasarnya mengacu pada keadaan serba kekurangan dalam pemenuhan
sejumlah kebutuhan, seperti sandang, pangan, papan, pekerjaan, pendidikan,
pengetahuan, dan lain sebagainya.
·
Menurut Badan Pusat Statistik
(2000), kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras
320 kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan.
·
Poli (1993) menggambarkan kemiskinan
sebagai keadaan ketidakterjaminan pendapatan, kurangnya kualitas kebutuhan
dasar, rendahnya kualitas perumahan dan aset-aset produktif, ketidakmampuan
memelihara kesehatan yang baik, ketergantungan dan ketiadaan bantuan, adanya
perilaku antisosial (anti-social behavior), kurangnya dukungan jaringan untuk
mendapatkan kehidupan yang baik, kurangnya infrastruktur dan keterpencilan,
serta ketidakmampuan dan keterpisahan.
·
Bappenas dalam dokumen Strategi
Nasional Penanggulangan Kemiskinan juga mendefinisikan masalah kemiskinan bukan
hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan
orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi
miskin
SPECKER
(1993) mengatakan bahwa kemiskinan mencakup beberapa hal yaitu :
1.
kekurangan fasilitas fisik bagi
kehidupan yang normal
2.
gangguan dan tingginya risiko
kesehatan,
3.
risiko keamanan dan kerawanan
kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya,
4.
kekurangan pendapatan yang
mengakibatkan tidak bisa hidup layak, dan
5.
kekurangan dalam kehidupan sosial
yang dapat ditunjukkan oleh ketersisihan sosial, ketersisihan dalam proses
politik, dan kualitas pendidik yang rendah.
Masalah kemiskinan juga menyangkut tidak terpenuhinya
hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan mengembangkan
kehidupan bermartabat. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada
pemahaman suara masyarakat miskin, dan adanya penghormatan, perlindungan dan
pemenuhan hak-hak mereka, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik.
Ukuran
Kemiskinan
1.
Kemiskinan Absolut
Konsep kemiskinan pada umumnya selalu dikaitkan dengan
pendapatan dan kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan
pokok atau kebutuhan dasar ( basic need ).
Kemiskinan dapat digolongkan dua bagian yaitu :
a) Kemiskinan untuk memenuhi bebutuhan dasar.
b) Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.
2.
Kemiskinan Relatif
Menurut Kincaid ( 1975 ) semakin besar ketimpang antara
tingkat hidup orang kaya dan miskin maka semakin besar jumlah penduduk yang
selalu miskin. Faktor-faktor Penyebab kemiskinan :
Ada
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan baik secara langsung maupun
tidak langsung, yaitu sebagai berikut :
·
Tingkat kemiskinan cukup banyak.
·
Mulai dari tingkat dan laju
pertumbuhan output ( produktivitas tenaga kerja ).
·
Tingkat inflasi.
·
Tinggat Infestasi.
·
Alokasi serta kualitas sumber daya
alam.
·
Tingkat dan jenis pendidikan.
·
Etos kerja dan motivasi pekerja.
Strategi
Dalam Mengurangi kemiskinan
·
Pembangunan Sektor Pertanian
Sektor pertanian memiliki peranan penting di dalam
pembangunan karena sector tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi
pendapatan masyarakat di pedesaan berarti akan mengurangi jumlah masyarakat
miskin.
·
Pembangunan Sumber Daya manusia
Sumberdaya
manusia merupakan investasi insani yang memerlukan biaya yang cukup besar,
diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyrakat
secara umum, maka dari itu peningkatan lembaga pendidikan, kesehatan dan gizi
merupakan langka yang baik untuk diterapkan oleh pemerintah.
·
Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat
Mengingat
LSM memiliki fleksibilitas yang baik dilingkungan masyarakat sehingga mampu
memahami komunitas masyarakat dalam menerapkan rancangan dan program
pengentasan kemiskinan
Masalah kemiskinan merupakan dilema bagi Indonesia, terutama melihat kenyataan bahwa laju pengurangan jumlah orang miskin berdasarkan garis kemiskinan yang berlaku jauh lebih lambat dari pada lajupertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu sejak pelita I dimulai hingga saat ini (Repelita VI). Karena kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi Indonesia yang serius maka tidak mengherankan kalau banya studi telah dilakukan mengenai kemiskinan tanah air. Sayangnya, pendekatan yang dipakai antarstudi yang ada pada umumnya berbeda dan batas miskin yang digunakan juga beragam sehingga hasil atau gambaran mengenai kemiskinan di Indonesia juga berbeda. Kemiskinan relatif dapat diukur dengan kurva Lorentz dan atau koefesien gini. Sedangkan kemiskinan absolute lebih sulit untuk di ukur, terutama pada waktu membandingkan tingkat kemiskinan antarpropinsi atau daerah.
Faktor penyebab kemiskinan, faktor yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan. Sebagai contoh sering dikatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah. Seseorang dengan tingkat pendidikan hanya SD, misalnya sangat sulit mendapatkan pekerjaan terutama dalam sektor modern , (formal) dengan pendapatan yang baik. Berarti penyebab kemiskinan bukan hanya pendidikan yang rendah, tetapi tingkat gaji/upah yang berbeda.
Kalau diuraikan satu persatu, jumlah faktor yang dapat dipengaruhi, langsung maupun tidak langsung, tingkat kemiskinan cukup banyak, mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (atau produktifitas), tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, jenis pekerjaan yang tersedia, inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam disuatu wilayah, etos kerja dan motivasi pekerja, kultur/budaya atau tradisi, hingga politik, bencana alam, dan peperangan. Kalau diamati, sebagian besar faktor tersebut juga saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya dari pekerja yang bersangkutan sehingga produktivitasnya menurun. Produktifitas menurun selanjutnya dapat mengakibatkan tingkat upah netonya berkurang, dan seterusnya. Jadi, dalam kasus ini, tidak mudah untukmemastikan apakah karena pajak naik atau produktifitasnya yang turun membuat pekerja tersebut menjadi miskin karena upah netonya menjadi rendah.
Analisis Distribusi Pendapatan
1. Distribusi Ukuran (personal distribution of income
Distribusi pendapatan perseorangan (personal distribution of
income) atau distribusi ukuran pendapatan (size distribution of income)
merupakan indikator yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini
secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap
individu atau rumah tangga.
Yang diperhatikan di sini adalah seberapa banyak pendapatan yang
diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, entah itu bunga simpanan
atau tabungan, laba usaha, utang, hadiah ataupun warisan.
Lokasi sumber penghasilan (desa atau kota) maupun sektor
atau bidang kegiatan yang menjadi sumber penghasilan (pertanian, industri,
perdagangan, dan jasa) juga diabaikan.
2. Kurva Lorenz
Sumbu horisontal menyatakan jumlah penerimaan pendapatan
dalam persentase kumulatif. Misalnya, pada titik 20 kita mendapati populasi
atau kelompok terendah (penduduk yang paling miskin) yang jumlahnya meliputi 20
persen dari jumlah total penduduk. Pada titik 60 terdapat 60 persen kelompok
bawah, demikian seterusnya sampai pada sumbu yang paling ujung yang meliputi
100 persen atau seluruh populasi atau jumlah penduduk.
Sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang
diterima oleh masing-masing persentase jumlah (kelompok) penduduk tersebut.
Sumbu tersebut juga berakhir pada titik 100 persen, sehingga kedua sumbu
(vertikal dan horisontal) sama panjangnya.
Setiap titik yang terdapat pada garis diagonal melambangkan
persentase jumlah penerimanya (persentase penduduk yang menerima pendapatan itu
terdapat total penduduk atau populasi). Sebagai contoh, titik tengah garis
diagonal melambangkan 50 persen pendapatan yang tepat didistribusikan untuk 50
persen dari jumlah penduduk.
Titik yang terletak pada posisi tiga perempat garis diagonal
melambangkan 75 persen pendapatan nasional yang didistribusikan kepada 75
persen dari jumlah penduduk.
Garis diagonal merupakan garis "pemerataan
sempurna" (perfect equality) dalam distribusi ukuran pendapatan.
3. Koefisien Gini dan Ukuran Ketimpangan
Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan
pendapatan yang relatif sangat sederhana pada suatu negara dapat diperoleh
dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva
Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.
4. Koefisien Gini dan Ukuran Ketimpangan Agregat
Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan
pendapatan yang relatif sangat sederhana pada suatu negara dapat diperoleh
dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva
Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.
Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau
ketimpangan (pendapatan/ kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang
angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan
yang sempurna).
Angka ketimpangan untuk negara-negara yang ketimpangan
pendapatan di kalangan penduduknya dikenal tajam berkisar antara 0,50 hingga
0,70.
Untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya dikenal
relatif paling baik (paling merata), berkisar antara 0,20 sampai 0,35.
Tabel 1: Distribusi Ukuran Pendapatan Perorangan di Satu
Negara Berdasarkan Pangsa Pendapatan – Kuintil dan Desil
Individu
|
Pendapatan/orang
(unit uang)
|
Pangsa (%)
Kuintil
|
Pangsa (%)
Desil
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
0,8
1,0
1,4
1,8
1,9
2,0
2,4
2,7
2,8
3,0
3,4
3,8
4,2
4,8
5,9
7,1
10,5
12,0
13,5
15,0
|
5
9
13
22
51
|
1,8
3,2
3,9
5,1
5,8
7,2
9,0
13,0
22,5
28,5
|
Total
(pendapatan nasional) 100
|
100
|
100
|
|
Catatan: Ukuran ketimpangan = jumlah pendapatan
dari 40 persen rumah tangga termiskin dibagi dengan jumlah pendapatan dari 20
persen rumah tangga terkaya = 14/51 = 0,28.
|
|||
Sumber
Tugas kedua
1. Apa yang dimaksud dengan kemiskinan yang dikemukakan oleh beberapa
ahli
2. Apa yang dimaksud pertumbuhan dan pemerataan dalam konteks
pembangunan ekonomi Indonesia selama ini
3. Berikan gambar ilustrasi untuk memperjelas soal no.2 bisa dalam
bentuk table/grafik
Jawab
1. Kemiskinan
yang dikemukakan oleh beberapa ahli
A. Levitan (1980)
mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan
yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.
B. Faturchman dan
Marcelinus Molo (1994) mendefenisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan
individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
C.Ellis (1994)
kemiskinan merupakan gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi
ekonomi, sosial politik.
D.Suparlan (1993)
kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu
adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang
dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang
bersangkutan.
E. Reitsma
dan Kleinpenning (1994) mendefisnisikan kemiskinan
sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang
bersifat material maupun non material.
F.Friedman (1979)
kemiskinan adalah suatu situasi baik yang merupakan proses maupun akibat dari
adanya ketidakmampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya untuk
kebutuhan hidupnya.
G. menurut Badan Pusat Statistik
(2000), kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras
320 kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan.
H. Maxwell (2007) menggunakan istilah
kemiskinan untuk menggambarkan keterbatasan pendapatan dan konsumsi,
keterbelakangan derajat dan martabat manusia, ketersingkiran sosial, keadaan
yang menderita karena sakit, kurangnya kemampuan dan ketidakberfungsian fisik
untuk bekerja, kerentanan (dalam menghadapi perubahan politik dan ekonomi),
tiadanya keberlanjutan sumber kehidupan, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar,
dan adanya perampasan relatif (relative deprivation).
2. Yang dimaksud pertumbuhan dan
pemerataan
a. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara
berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.
Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas
produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan
nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan
pembangunan ekonomi.
b. Pemerataan
Ekonomi adalah pendistribusian pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi untuk menciptakan kemakmuran bersama merupakan tujuan
pembangunan yang ingin dicapai.
c. Pembangunan ekonomi adalah
suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan
memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan
disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan
pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.
3. Gambar ilustrasi untuk memperjelas soal no.2
a.
Pertumbuhan ekonomi
